Habis Bacok Korban Dimasa Nyaris Dibakar

Tulungagung Hapra Indonesia- Usup (75) warga Blimbing asal kelahiran Lampung menjadi korban penganiayaan. Dari sumber Hapra Indonesia . Korban kemarin 25/12 pukul 14.35 melihat seseorang sedang mondar mandir di sekitar pasar.
    Orang tersebut sorenya masih tampak duduk-duduk di di dekat lokasi. Kemudian orang tersebut (tersangka) ketika berjalan dari arah Dam, disapa oleh korban "Nyahmene kok nggawani arit, nggo apa to le" (Terjemahan bebas : Jam sekian kenama membawa arit/celuri").
    Tersangka menjawab teguran korban bukan dekan kata namun celurit/arit yang dibawa di bacok-kan ke korban dan karena luka bacok yang cangat fatal. korban meninggal ditempat kejadian.
    Celurit yang berlumuran darah oleh pelaku dilempar ke dalam sungai yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kejadian tersebut diketaui ole dua siswi yang baru pulang sekolah dan berteriak.
    Teriakan didengar warga, warga pun berbondong menuju lokasi kejadian. Mengetahui dirinya didatangan warga, korban lari dan sembunyi di kebun tebu, namun diketemukan warga tepat berada di dekat pohon melinjo.
    Warga yang mengetahui pelaku, lantas serempak menghakimi, korbanpun menjadi bulan-bulanan warga yang datang bertambanh banyak tanpa bisa melakukan perlawanan.
    Andai petgas kepolisian tak segera datang, korban akan dibakar hidup-hidup oleh warga dan bensin yang telah dibawa urung dibuat membakar korban.
    Pelaku akhirnya diamankan petugas dan karena luka-luka dibadang akibat dimasa akibat ulahnya, kini dirawat dalam pengawasan di RSU Bhayangkara Tulungagung (Yu/San)

Jawa Timur Siaga Banjir

Surabaya | Hapra Indonesia - Petani tembakau di Bojonegoro, menghindari kerusakan hasil panen tembakaunya, terpaksa harus memanen lebih cepat dan awal Nopember ini diharapkan bisa tuntas karena berpacu dengan hadirnya guyuran hujan semakin hari kian sering jatuh.
    Tergesa-gesanya petani tembakau melakukan panen karena wilayah Bojonegoro merupakan pelanggan tetap banjir yang berasal dari luapan bengawan Solo. Pemerintah setempatpun telah sigap melakukan antisipasi hadirnya banjir tahunan.
    Sunyoto, Bupati Bojonegoro usai rapat paripurna di gedung DPRD Bojonegoro belum lala ini mengatakan bahwa jajaran Pemkab Bojonegoro akan memaksimalkan upaya penanggulangan banjir lebih dini .”Kita akan maksimalkan sistem peringatan dini bahaya banjir,” Ujar bupati
    Sedang Bambang Budi Susanto Kepala Dinas Pengairan Bojonegoro menuturkan bahwa saat ini di sepanjang Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro telah dibangun 78 embung. Satu embung itu mampu menampung air dengan kapasitas 30.000 meter kubik.
    ”Embung itu yang akan menyimpan air luapan Sungai Bengawan Solo,”terangnya. Selain memaksimalkan fungsi embung,di perkotaan Bojonegoro juga akan dimaksimalkan fungsi pompa air di yang ada dikota terdapat tiga titik yaitu, di Kelurahan Banjarejo, Ledok Kulon, dan Karangpacar.
    Untuk kawasan timur dan utara, Kecamatan Baureno dan Kanor masih berpotensi banjir, untuk Kanor selain dari bengangan Solo juga kiriman dari aliran kali Merkuris di Sumberrejo yang mendapatr kiriman air dari kawasan sekitar hutan di Kedungadem yang semakin gundul.
    Sementara itu, data yang diperoleh Hapra Indonesia, di Jawa Timur rawan banjir dan tanah longsor terdapat sedikitnya ada 29 kawasan termasuk Bojonegoro diantaranya Malang, Jember, Lumajang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Pacitan.
    Yang berada dikawasan Kediri dan Tulungagung, selain disebkan makin berkurang tanaman hutan akibat pemalakan, juga dipicu adanya penambangan pasir di sungai brantas, khususnya di tengah kota Kediri.
    Yudha Triwidya Sasongko Yudha Triwidya Sasongko Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengatakan, telah menormalisasi sejumlah sungai yang selama ini menyebabkan banjir.
    Dikatakan Yudha ”Normalisasi DAS Kedung Larangan, Bangil, Sungai Wrati sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Normalisasi ini yang dilakukan dari hulu hingga hilir diharapkan bisa mengurangi banjir,”
    Khusus untuk wilayah Tulungagung, seperti dilaporkan lsporkan Hapra Liputan Tulungagung, kawasan kota marmer ini memiliki kerawanan cukup tinggi akan terjadinya bencana pada musim penghujan ini terdapat 11 kecamatan.
    Dari 11 kecamatan tersebut adalah Kalidawir, Pakel, Gondang, Besole, Campurdarat, Pucanglaban
Ke-11 kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Pucanglaban, Kalidawir, Tanggunggunung, Pagerwojo, Sendang dan Boyolangu serta Kecamatan Kota Tulungagung. (Tim HI net

Luapan Brantas Musim Hujan Waspada Banjir

Kediri | Hapra Indonesia - Dalam minggu pertama awal Nopember ini, seputar Kediri langit tampah menghitam dan angin tak beraturan tanda-tanda akan datang hujan dan sebagian kawasan telah diguyur hujan cukup lebat.
    Melihat kondisi akan segera datang musim penghujan, seperti tahun-tahun sebelumnya bayang-banyang kehadiran banjir selalu menghantui warga dan harus selalu siaga menjaga setiap kemungkinan akan datangnya banjir.
    Potensi adanya bencana banjir, tak munutup kemungkinan akan hadir dalam waktu dekat. banjir yang ditakuti, selain luapan air sungai Brantas, juga adanya penambang pasir yang selalu bertambah setiap saat bisa mempengaruhi kondisi sungai Brantar.
    Ki Kota Kediri, penambangan pasir menggunakan sarana sedot pasir secara diam-diam jumlahnya kian banyak bersaing dengan penambang pasir tradisional sistem selam dan ambil dari dasar sungai yang kian mendekati dasar jembatan yang ada.
    Semakin dekatnya penambang pasir ke bawah jembatan, bisa mengancam kondisi landasan tiang pancang jembatan yang riskan keropos digerus air pada tanah sekitar landasan jembatan. Bila penyangga jembatan terkikis tanah disamping pondasi, bahaya rusaknya jembatan bisa terjadi.
    Dari data yang diperoleh Hapra Indonesia, sejumlah sungai yang berpotensi dapat mendatangkan musibah banjir di Kabupaten Kediri antara lain di Kali Konto di Kecamatan Kunjang, Kali Serinjing di Kecamatan Puncu, Kali Ngobo di Kecamatan Plosoklaten dan Kayen Kidul, Kali Sukorejo di Kecamatan Gampengrejo dan Kayen Kidul, Kali Gedog di Kecamatan Ngadiluwih, dan Kali Dermo di Kecamatan Gurah.
    Sementara, di Kabupaten Blitar antara lain Kali Badak di Kecamatan Ponggok dan Nglegok, Kali Termas Lama di Kecamatan Wonodadi dan Udanawu, serta beberapa sungai yang berada di Kecamatan Udanawu, Kali Putih, Garum dan Gandusari, serta di Kecamatan Wlingi
    Sudjati Bagian Pelaksana Teknis Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Brantas, belum lama ingi mengatakan “Potensinya cukup berpengaruh. Sampai saat ini material lahar juga masih cukup besar, 100 juta meter kibik,”
    Hal itu disampaikan Sudjati terkait dengan keberadaan kantung lahar gunung Kelud dan tanggul-tanggul yang menampung material saat ini dinilai cukup kritis. "Ancaman lahar dingin Gunung kelud sewaktu-waktu bisa terjadi dan tidak terduga, yang bisa menimpa warga, terutama yang tinggal di sekitar sungai yang tersebar mulai dari Jombang, Kediri, dan Blitar. Ujarnya.
    Untuk mengantisipasi banjir yang  berasal dari gunung Kelud, sebanyak 12 sungai dan anak sungai yang dipersiapkan sebagai kantung lahar letusan Gunung Kelud yang tersebar mulai dari Kabupaten Kediri, Jombang, dan Blitar, Jawa Timur,
    Saat ini kondisinya kantung lahar gunung Kelud bisa dikata kritis dan memerlukan perbaikan dan ba tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar sungai akibat banjir lahar dingin.(Dronks)

Surat Tilang Warna Biru Bukan Merah

Hampir bisa dipastikan jika pengemudi kendaraan bermotor dari roda dua hingga empat dan lebih jika kepergok petugas kepolisian kerena melanggar perarutan lalu lintas bakal ditilang dan memperoleh surat tilang warna merah.
    Dari pantauan Hapra Indonesia Media Group, sangat jarang dijumpai pelanggar yang kena tilang memperoleh surat tilang (slip) berwarna biru, mayoritas mendapat lembaran kertas berwarna merah untuk mengikuti sidang tilang di pengadilan setempat.
    Dalam proses, rata-rata setelah seseorang kena tilang petugas, untuk memperoleh STNK miliknya yang disita petugas sebagai barang bukti di kantor pengadilan setempat dan membayar denda, waktunya adalah dua minggu setelah kena tilang.
    Itupun terkadang datang dengan tangan hampa karena berkas belum diserahkan pihak kepolisian ke pengadilan setempat, sehingga pengemudi harus mendatangi kantor kepolisian menanyakan kelanjutan perkara tilang untuk memperoleh surat suratnya yang di sita dan bisa diperoleh dengan membayar denda.
    Lingkaran setan akibat kena tilang, seharusnya bisa dilakukan secara praktis dan bisa memperoleh surat-surat kendaraan yang disita dengan terlebih dahulu membayar denda.
    Bahkan jika pada hari kerja dan kena tilang pagi, setelah diurus siangnya sudah bisa diambil surat-surat yang ditahan dengan membayar denda terlebih dahulu jika pelanggar memperoleh surat tilang berwarna biru dan bukan slip berwarna merah.
    Surat tilang berwarna biru atau biasa disebut slip biru masih berlaku. Dengan slip tilang itu, pelanggar lalu lintas bisa langsung membayar denda ke bank tanpa perlu mengikuti disidang. Slip biru diberikan kepada pelanggar yang mengakui perbuatannya akan diberi slip biru oleh polisi lalu lintas dan dapat menyetor denda ke BRI.
    Bukti setoran biaya denda ke BRI setempat dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk mengambil SIM tanpa harus membayar lagi untuk mengambil SIM atau STNK yang ditahan sebagai barang bukti pelanggaran.
    Namun jika pelanggar merasa tidak bersalah, dapat meminta slip merah agar dapat membela diri di pengadilan melalui sidang dan akan diputuskan bersalah atau tidak, jika terbukti bersalah maka pelanggar wajib membayar dendanya dan jika membuktikan dalam sidang dirinya tidak bersalah maka surat-surat yang ditahan harus dikembalikan tanpa membayar denda.
    Saat ini, kebanyakan pelanggar datang ke kantor pengadilan untuk mengikuti sidang dan membayar denda untuk mendapatkan surat-suratnya yang ditahan oleh pihak kepolisian karena beranggapan bahwa surat tilang warnanya merah dan jarang diberi surat tilang warna biru oleh petugas.
    Pemberian surat tilang warna merah, seakan-akan telah menjadi kebiasaan dan setiap terjadi pelanggaran dan kena tilang, surat yang diberikan selalu berwarna merah. Hal ini karena kurangnya sosialisasi tentang sistim tilang kepada masyarakat.
    Tindakan kita, jika kena tilang dan mengakui telah melakukan pelanggaran mintalah surat tilang (slip) berwarna biru dan jangan mau diberi slip warna merah. Dengan surat tilang warna biru, pembayaran langsung ke Bank yang ditunjuk (BRI).
    Dengan membayar denda tilang melalui bank, dana yang disetorkan secara otomatis langsung masuk ke kas negara dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat tidak harus menunggu selama dua minggu dan buang-buang waktu. .(Tim HI-net)

Eko Patrio Calon Bupati Nganjuk ?

Nganjuk | Hapra Indonesia - Kota Bayu (angin) Anjuk Ladang tahun depan bakal menggelar pesta demokrasi pemilihan calon Bupati Nganjuk, waktu yang semakin mendekati garis finsh telah muncul beberapa nama bakal menjadi kandidat dan bersaing dengan Drs H Taufiqurrohman yang saat ini masih menjabat Bupati Nganjuk.
    Pemilukada Nganjuk direncakanakan akan digelar pada bulan Juli 2012 mendatang, saat ini sedikitnya telah ada empat calon yang telah siaga untuk turut memperebutkan menjadi orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk.
    Dari beberapa kandidat yang namanya telah menyebar menjadi buah bibir warga Nganjuk, terdapat figur yang masih menjabat ataupun yang purna tugas sebagai Bupati Nganjuk serta dari kalangan dewan.   
    Mereka yang diisukan bakal memperebutkan kursi AG 1 1 (istilah lain Bupati Nganjuk) adalah Drs H Taufiqurrohman untuk turut maju dalam Pemilu Kada nanti, berupaya mempertahankan kursinya dengan kepemimpinan jilid dua.Taufiq nantinya akan 'mengendarai' banteng moncong putih Partai PDIP.
    Berikutnya  yang bakal ikut berebut kue tar suara rakyat Anjuk Ladang untuk mengusung menuju kursi AG 1 pendopo Kabupaten Nganjuk adalah Erwin Budiyoto, warga Warujayeng, Tanjung Anom, Nganjuk, sekarang ini menjadi  anggota DPRD Propinsi Jatim diusung oleh Partai Gerindra.
    Kemudian Ir Siti Nurhayati MM, mantan bupati Nganjuk periode 2002-2007 diisukan akan kembali maju di Pemilukada mendatang. Alumnus ITS ini rencananya akan menggunakan Partai Golkar sebagai sampan atau kendaraan politiknya dalam ajang perebutan kursi AG
    Sementara itu presenter dan pengantar pencari bakat melalui tayangan TV swasta dan pelawak Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo, S.Sos) yang menjadi anggota komisi IX DPR-RI kelahiran  asli Nganjuk ini diusung Partai Amanat Nasional (PAN).
    Tentang pencalonan mantan Bupati Nganjuk Ir Siti Nurhayati MM yang kabarnya telah 'mengantongi' restu dari DPD Golkar Jatim namun belum final karena masih dikaji karena tak menutup kemungkinan DPD Nganjuk memberi kesempatan kepada putra daerah untuk memimpin Anjuk Ladang.
    Tentang rencana pencalonan mantan Bupati Nganjuk Ir Siti Nurhayati MM, Sumardi selaku Ketua DPD Golkar Nganjuk mengatakan "Itu masih isu. Belum final, Masih perlu dikaji terlebih dahulu," ujarnya karena tak menutup kemungkinan bakal mengusung putra daerah.(Tim HI-net)

DAK Diknas Kabupaten Blitar Tahun 2011 Belum Terelaisasi

Blitar | Hapra Indonesia - Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar sampai saat ini belum bisa merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang Pendidikan, karena petunjuk teknisnya belum turun. Ada apa gerangan ? Hal ini diketahui saat hearing antar komisi IV DPRD Kabupaten Blitar pada awal bulan lalu.
    Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Ahmad Tamim mengatakan walaupun petunjuk teknis DAK Pendidikan tahun anggaran 2011 hinggan kin belum turun, dia meminta Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar agar merealisaikan secara maksimal, terutama terkait pelaksanaan fisik sarana dan prasarana disarankan menggunakan acuan pola dan topik yang lama yaitu dalam bentuk swakelola tidak seperti saat ini melalui proses tender .
    Pertimbangannya menurut Tamim dengan swakelola kualitas lebih bisa maksimal dan Optimal. Dia juga meminta agar  Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar segera melaksanakan persiapan-persiapan, sehingga ketika sudah turun DAK pendidikan bisalangsung direalisaikan.
    Selain itu, sebaiknya pelaksanaannya pakai tempo yang dulu atau lama tidak seperti sekarang di tanderkan “ Jelas Ahmad Tamim”.
    Ditempat terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, Legowo saat ini dikonfirmasi usai hearing dengan komisi IV membenarkan akan hal ini. “Kalau hingga kini pPetunjuk teknis DAK, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar belum turun.
    Lebih jauh lagi mengungkapkan tahun anggaran 2011 ini Kabupaten Blitar mendapatkan DAK Pendidikan dan Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp 59 miliar, yang mana alokasi anggaran tersebut merupakan akumulasi dengan DAK tahun 2010. DAK diperuntukkan untuk kegiatan kontruksi dan peningkatan mutu pendidikan.
    Namun untuk tahun 2011 ini belum bisa diketahui berapa yang harusnya di alokasikan untuk Kontruksi dan berapa untuk peningkatan mutu pendidikan dikarenakan Juknis pelaksanaan DAK belum turun jelas Legowo.(Denny Texas)

Di Kabupaten Kediri Perhatian Terhadap Atlet Minus ?

Kediri | Hapra Indonesia - Kejuaraan Nasional Senam Antar Club memperebutkan piala Wali Kota Surabaya berlangaung 16-19 juni 2011, Kabupaten Kediri dapat memperoleh juara ke 3 dan memperoleh piala perunggu yang diperoleh Selvia Ainur Tohiriyah (7).
     Pada umumnya, untuk bisa berlaga dalam dunia olah raga hingga memperoleh prestasi, tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Lembaga olah raga (KONI= Komite Olah Raga Nasional Indonesia) dan lembaga pemerintahan peduli dalam meningkatkat prestasi yang dimiliki daerahnya.
    Hal itu mungkin terlewati terhadap Selvi yang telah berlatih, berangkat, berjuang dan menang untuk Kabupaten Kediri. Selvi adalah satu diantara sekian banyak altet yang berhasil mengharumkan Kabupaten kediri dalam kancah olah raga.
    Glamour dalam berlaga dan sorak sorai atas kemenangan saat mengikuti lomba, jauh beda dengan nasib Selvi yang sebenarnya. Subani dan Mad Sait, dua orang pelatih Selvia saat di temui Hapra Indonesia mengatakan, sangat bersukur dengan prestasi anak didiknya tersebut.
    Harapan keduanya terhadap Selvy, untuk kompetisi di waktu mendatang akan lebih kami tingkatkan. Sebetulnya hanya ada kendala sedikit mas, matras tempat anak anak latihan sudak rusak,maklum umurnya sudah puluhan tahun sehinga sebenarnya sudah tidak layak.ketika di tanya tentang bantuan dari Koni maupun dinas terkait
     Subani mengatakan, memang pernah ada orang dinas yang datang untuk melihat waktu kita latihan dan mereka juga tahu bila matras kita tidak layak, "Entahlah mas, coba mas cek sendiri" ungkap Mat Sait.
    Memang benar ketika Team Hapra Indonesia mendatangi lokasi latihan yang berlokasi menempati salah satu ruang gedung Sekolah Dasar Dusun Kecik Desa Kepung yang bersebelahan dengan SMPN Kepung II sungguh sangat memprihatinkan.
    Kondisi matras tempat latihan sudah jebol sana sini bahkan terkesan membahayakan saat latihan.salah seorang atlit mengatakan dirinya pernah jatuh terguling akibat tersandung matras yang jebol saat mau start lompatan.
    Saat di tanya mengapa matas yang telah tak layak pakai tetap masih di pakai, alasanya belum mampu beli sendiri, baik biaya latihan seragam dan biaya mengikuti perlombaan aja kita urunan mas.
    Sedang ketika ditanya tentang sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Kediri, memang ada wacana bantuan dari Dindikpora, namun sampai saat akan berangkat mengikuti kejuaraan  belum ada dukungan yang turun.
    Sumani menambahkan "bulan lalu ada bantuan mas sebesar 150 ribu yang katanya untuk konsumsi latihan, itupun sampai sekarang belum saya buka dari amplopnya" ujarnya dan bangga binaannya bisa memperoleh kejuaraan ke 3 tingkat nasional, namun dibalik kebanggaan bersedih karena pihak pemerintah kurang perhatian terhadap atlitnya.
    Saat ini Subani dengan kondisi yang kurang adanya perhatian lembaga terkait terhadap atlet yang memperjuangkan nama Kabupaten Kediri dalam berlaga, saat ditanya perihal beberapa even kejuaraan mengatakan,”telah mempersiapkan Porseni bertempat di Sidoarjo  (22/11/2011) mentargetkan mendali emas.dari 18 atlit Senam kita ambil 4 Putra dan 4 Putri.
    Ditanya tentang sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Kediri, memang ada wacana bantuan dari Dindikpora, namun sampai sekarang (hampir berangkat) belum ada yang turun, bulan lalu ada bantuan mas sebesar 150 ribu yang katanya untuk konsumsi latihan, itupun sampai sekarang belum saya buka dari amplopnya.
    Sementara itu, Ssiswoyo Ka bid Pemuda dan Olahraga  Forum Komunikasi Sadar Bangsa. lebih lanjut mengatakan "Tidak harus pemerintah memberi apresiasi dengan uang dan hadiah, namun perhatian dan sedikit penghargaan yang layak sehingga mereka yang berprestasi merasa di hargai dan menambah semangat bagi yang lain untuk mengukir prestasi yang lebih tinggi" ujarnya
    Siswoyo menambahkan bahwa dalam waktu dekat apabila tidak ada perhatian,fihaknya akan menegur para fihak yang berkopenten di bidangnya,yaitu Koni dan Dindikpora kab.Kediri.(Lin/Din)      

Fenomena Rentenir Berkedok Koperasi/KPS ?

Harapan pendiri Bangsa ini (Founding Father) seolah pupus sudah yang menjadikan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Bangsa Indonesia terbukti banyak Koperasi sekarang yang  berubah fungsi menjadi rentenir yang hanya memperkaya “pemiliknya” saja.
    Sedangkan yang tujuan semula adalah menyejahterakan anggotanya tidak terbukti bahkan anggotanya menjadi tambah sengsera karena terjerat hutang dari koperasi atau KSP yang di ikutinya.
    Itulah yang terjadi di tengah tengah realita kehidupan masyarakat kita yang terbelenggu oleh hutang yang nyaris tak terbayar. Koperasi dalam bentuk bank blecit atau dalam bentuk KSP (Koperasi simpan pinjam) telah merubah fungsi menjadi bisnis yang menguntungkan bagi pelaku usaha, para pelaku usaha dengan mengusung nama koperasi telah menjadikan koperasi layaknya bisnis perbankan seperti bank.
    Di tambah lagi dengan pelaku usaha yang melakukan “pembodohan “ terhadap para konsumennya, para konsumen harus pasrah menerima aturan yang di buat oleh pelaku usaha yang bersangkutan, sedangkan konsumen dengan ketidak mengertiannya semakin tertindas oleh kesewenang wenangan pelaku usaha.
    Bahkan ada pelaku usaha melakukan intimidasi terhadap nasabah atau konsumen dengan mengunakan oknum pengacara untuk menagih hutang ke nasabah, tentu hal ini tidak dapat di benarkan dan ironis hal telah terjadi.
    Para pelaku usaha telah “gelap mata” dengan “memasaksa nasabah untuk taat akan aturanya, sedangkan hak hak nasabah tidak di berhatikan manakala nasabah mengalami kesulitan dalam keuangannya atau pailit.
    Para pelaku usaha berpikir yang ada adalah kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan aturan yang di buat oleh pelaku usaha sendiri, dan membuat nasabah atau konsumen menjadi sangat lemah karena harus mengikuti clausalbaku dari koperasi atau KSP tersebut.
    Sebagai contoh adalah hak hak nasabah keterangan atau copian perjanjian angkat kredit untuk mendapatkan keterangan yang transparan, hal itu tidak di lakukan oleh pihak pelaku usaha (Koperasi /KSP) tentu ini menjadi fenomena buruk yaitu pembodohan nasabah atau konsumen.
    Itu hanya sebagian kecil dari ulah atau system yang di ciptakan oleh pelaku usaha yang memang “memakan” merugikan nasabah atau konsumennya.
    Kesadaran nasabah atau konsumen untuk mencerdaskan dirinya akan pengetahuan atau tidak waspada terhadap “jerat” para pelaku usaha yang dewasa ini hanya berpikir untung yang besar dengan jalan yang tidak benar.
    Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa azas koperasi adalah dari anggota untuk anggota dan dalam Undang- undang No. 25 Tahun 192 Tentang Perkoperasian Juncto PP No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dapat di beri pinjaman adalah anggota dan calon anggota serta koperasi tidak boleh memberikan sanksi denda jika nasabah/anggota telat membayar, penetapan bunga juga sesuai dengan rapat anggota.
    Adapun modus operandi atau ciri ciri Rentenir yang berkedok koperasi adalah mengumumkan kepada Masyarakat adanya kredit dengan proses cepat bunga ringan. Setelah calon korban memenuhi sayarat mendapat buku angsuran tertulis nama serta nomor anggota koperasi calon korban juga di potong biaya administrasi, iuran wajib/tabungan wajib sebagai persyaratan formal koperasi.
    Selanjutnya korban disebut debitur/nasabah tidak lagi disebut anggota koperasi. Debitur tidak pernah di undang pada rapat anggota tahunan (RAT) karena korban bukan anggota koperasi sungguhan.
    Kalau debitur menunggak, jaminan di sita mengunakan debt collector kalau jaminan berbentuk sertifikat/BPKB kendaraan di tulis dalam pengawasan Koperasi bahkan jaminan SHM di sita atau di lelang hak tanggungan.
    Rentenir berkedok koperasi biasanya memakai badan hukum Propinsi agar supaya tidak di awasi Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
    Bahkan koperasi model seperti ini di anggap sukses oleh Pemerintah dan mendapat tanda penghargaan. RAT hanya formalitas serta di duga oknum Pejabat/Dinas Koperasi mendapat jatah untuk meloloskan RAT di maksud.
    Padahal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, koperasi tidak boleh memberikan sanksi denda jika nasabah telat membayar angsuran.
    Penetapan bunga juga sesuai dengan rapat anggota tahunan (RAT). Biasanya, kalau koperasi hanya mematok bunga 1,5 persen. Tapi rentenir yang berkedok koperasi bisa mematok lebih tinggi. Bisa sampai 5 persen perbulan.***

Catatan : Penulis adalah Pemimpin Redaksi Hapra Indonesia.

Harus Beli Padi Padi Petani, Stop Beras Impor

Surabaya | Hapra Indonesia - Panen raya padi baru saja terjadi dan kemungkinan kekurangan stok beras untuk Jawa Timur dirasakan tidak mungkin terjadi. Hal itu seperti apa yang disampaikan Soekarwo Gubernur Jawa Timur di sela-sela bedah buku 'Negara Paripurna' di aula DPD PDIP Jawa Timur, Rabu (9/11).
    Info yang diperoleh Hapra Indonesia media group bahwa ketersediaan beras dalam negeri, termasuk untuk beras miskin, saat ini masih 21.918 ton, sedangkan kebutuhan beras miskin yang belum terpenuhi sampai sekarang mencapai 24.245 ton.
    Rinciannya, kebutuhan beras miskin untuk masyarakat Jatim pada bulan November sebanyak 20.026 ton dan pada bulan Oktober 2011 sebesar 4.131 ton, serta kebutuhan beras miskin 88 ton yang belum dipenuhi di Bulog Subdivre Probolinggo tepatnya di Kabupaten Lumajang pada bulan September lalu.
"Sementara, ketersediaan beras dalam negeri yang ada saat ini sebanyak 21.918 ton bisa habis dalam waktu setengah bulan ini," ujarnya.
    Sebelumnya, Rito Angky Pratomo Kepala Bulog Divisi Regional Jatim (8/11), yang lalu menyatakan bahwa ketersediaan beras dalam negeri, termasuk untuk beras miskin, saat ini masih 21.918 ton, sedangkan kebutuhan beras miskin yang belum terpenuhi sampai sekarang mencapai 24.245 ton.
    Dikatakan oleh Rio bahwa rinciannya, kebutuhan beras miskin untuk masyarakat Jatim pada bulan November sebanyak 20.026 ton dan pada bulan Oktober 2011 sebesar 4.131 ton, serta kebutuhan beras miskin 88 ton yang belum dipenuhi di Bulog Subdivre Probolinggo tepatnya di Kabupaten Lumajang pada bulan September lalu.
    Ditambahkan oleh Rio "Sementara, ketersediaan beras dalam negeri yang ada saat ini sebanyak 21.918 ton bisa habis dalam waktu setengah bulan ini," ujarnya. Karena persediaan beras untuk Jawa Timur dinilai cukup, maka Soekarwo bersikukuh untuk menolak beras impor.
    Apa yang dikatakan Soekarwo yang disampaikan secara tegas meski mengetahui bahwa Bulog Jatim menyebut ketersediaan beras untuk masyarakat semakin mengkhawatirkan."Kalau cuma turun di Jatim boleh-boleh saja, tapi nggak boleh masuk (pasar Jatim)," katanya
    Masih mennurut Rio, bahwa kebutuhan beras miskin untuk masyarakat Jatim pada bulan November sebanyak 20.026 ton dan pada bulan Oktober 2011 sebesar 4.131 ton, serta kebutuhan beras miskin 88 ton yang belum dipenuhi di Bulog Subdivre Probolinggo tepatnya di Kabupaten Lumajang pada bulan September lalu.
    Dikatakan juga oleh Rio "Sementara, ketersediaan beras dalam negeri yang ada saat ini sebanyak 21.918 ton bisa habis dalam waktu setengah bulan ini," ujarnya.
    Sedang untuk memenuhi kebutuhan beras miskin, disampaikan oleh Rio bahwa pihak Bulog masih menunggu izin Gubernur Jatim mengeluarkan beras impor asal Vietnam yang sudah tersedia sebanyak 190.384 ton.
    "Kami tidak serta merta mengandalkan beras impor sebagai solusi kekurangan ketersediaan beras miskin. Namun, hal ini karena stok beras di Jatim sudah sulit didapatkan menyusul terjadinya anomali cuaca," katanya.
    Kalaupun ketersediaan beras di Jatim ada, katanya, jumlah yang didapatkannya juga tidak memadai dan lokasinya berada di luar Malang dan Surabaya. Kebutuhan beras miskin untuk masyarakat Jatim rata-rata 46.197 ton per bulan.(Tieam HI-net)

Perbaikan Jalan Kota & Kabupaten dikucuri dana Rp 5 M

Surabaya | Hapra Indonesia - Untuk memperlancar roda perekonomian di daerah tak bisa lepas dari keberadaan kondisi jalan raya. Hal itu karena kondisi jalan dapat berpengaruh terhadap perolehan atau pengeluaran dana.
    Kerusakan jalan dengan kondisi bopeng, selanin menghambat laju kendaraan untuk mengangkut atau mendatangkan bahan pokok juga dapat menggelembungkan biaya yang harus dikeluarkan karena menyangkut dengan urusan perawatan kendaraan.
    Melihat kondisi yang demikian dan berupaya memajukan pendapatan warga didaerah serta memperlanjar sarana transportasi, maka pihak Pemprov Jatim akan mengucurkan dana minimal Rp 5 M miliar untuk membenahi infrastruktur jalan yang rusak bagi kabupaten dan kota di Jawa Timur.     Bantuan tersebut merupakan salah satu support Pemprov dalam mendorong Pemkab untuk lebih peduli dalam membangun perbaikan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing kota ataupun kabupaten yang ada di Jawa Timur..
    Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo ketika seusai acara Rapat Kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Joko Kirmanto. Dijelaskan oleh Soekarwo “Pemprov memberikan bantuan minimal sebesar Rp 5 miliar bagi setiap kabupaten, dan sisanya ditanggung oleh Pemkab sesuai dengan kebutuhan setiap kabupaten. Jadi hal ini selain menjadi tanggung jawab pemprov juga menjadi tanggung jawab Pemkab,” ungkapnya
    Soekarwo juga mengatakan bahwa pihaknya, untuk langkah kedepan dalam rangka pembangunan infrastuktur jalan di desa demi menunjang harga produksi pertanian, setiap pemkab tidak menggunakan aspal sebagai media utama untuk membenahi jalan, tapi dianjurkan memakai paving.
    Soekarwo secara tegas mengatakan pula “Jalan yang rusak diperbaiki dengan paving dan tidak dengan menggunakan aspal. Biaya pembenahannya lebih murah apabila menggunakan paving,” tegasnya.
    Alasan Soekarwo memilih bahan paving karena selain lebih murah, juga memiliki daya tahan yang lebih baik serta awet. Apabila kondisi hujan, aspal lebih gampang rusak dibanding paving.
    Paving menurut Soekarwo apabila terjadi rusak tinggal mengganti berapa biji paving yang hancur, tidak seperti aspal yang harus total dalam pengerjaannya. Keuntungan lainnya adalah bisa memanfaatkan tenaga karang taruna di setiap desa, sehingga dapat menekan biaya yang dialokasikan unttuk perbaikan jalan. .(Tieam HI-net)

Dana Jampersal Kabupaten Kediri Dimainkan ?

Kediri | Hapra Indonesia - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pare Kabupaten kediri, akhir-akhir ini kebanjiran pasien Jampersal (Jaminan Persalinan) rujukan dari Bidan yang ada di desa dan menempati kamar rawat inap kelasd III.
    Banyaknya pasien rawat inap di RSUD Pare datang dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Kediri, rumor yang berkembang dari berbagai sumber yang diperoleh Hapra Indonesia karena ada keenggangan Bidang di desa enggan menangani persalian peserta Progra, Jampersal.
    Sementara itu, karena banyaknya rujukan, menjadikan kenyamanan  bagi pasien nyaris tak ada karena keterbatasan tempat dan terbatasnya tenaga medis karena saking banyaknya pasien yang harus ditangani pihak RSUD Pare.
    Program Jampersal yang diluncurkan pemerintah dalam rangka mengatasi kebutuhan ibu-ibu yang sedang menjalani persalinan dari keluarga kurang mampu, maka program tersebut banyak pula yang mengikuti.
    Untuk mengikuti propram Jampersal, terlebih dahulu harus memiliki KIA (Kartu Intensif Anak) karena buku tersebut sebagai catatan perkembangan kesehatan Ibu dan anak sejak masa kehamilan dan harus dimiliki oleh ibu-ibu yang hamil.
    Edaran SK (surat keputusan) Menteri kesehatan Nomer 284/Menkes/SK/II/I/2004, menyebutkan bahwa buku KIA dan Kartu KMS difasilitasi atau dibiayai penuh oleh negara dengan dana APBD, jadi Kartu KIA dan Kartu KMS harusnya gratis.
    Sedang seperti yang dilansir salah satu media online pernah terungkap bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Adi Laksono menginstruksikan bahwa biaya APBN yang keluar hanya separuhnya, maka di wilayah Kabupaten Kediri masih dikenakan biaya dengan cara ibu diminta untuk membeli KIA dan Kartu KMS.
     Masih menurut nara sumber media ini, menyatakan Buku KIA dan kartu KMS harusnya gratis, bahkan menurut informasi yang beredar adanya beberapa bidan yang menjual Buku KIA dan Kartu KMS Rp 10 ribu dari Puskesmas.
    Sementara itu program yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu, disinyalir di Kabupaten Kediri bisa diterima keluarga mampu dan menggeser nasib keluarga kurang mampum rumor pun berkambang bahwa progeram Jampersal ada 'permainan;
    Banyaknya rujukan dari bidan yang berada di desa ke RSUD Pare, dari informasi yang dikumpulkan team Hapra, biaya persalinan Jampersal sebesar Rp 300 ribu, padahal biasanya biaya yang dipatok  untuk persalinan pada bidan desa bervariasi antara 450 hingga 600 ribu.
    Dimungkinkan Jampersal juga bisa di salah gunakan dengan cara, pasien yang seharusnya tidak memperoleh Jampersal, ketika persalinan oleh bidan di catat sebagai penerima jampersal. Jadi selain mendapat bayaran dari pasien juga dari dana Jampersal.
    Abdul Hasyim Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, soal keberadaan bidan desa yang dikeluhkan mayarakat, terutama ibu-ibu, mengatakan bahwa seharusnya mereka (Bidan Negeri) ikut membantu mensukseskan program pemerintah.
    Alasan yang dikemukakan Hasyim, "Karena dia (Bidan-Red) adalah orang pemerintahan. terkait kurangnya penghasilan/klain jampersal rendah, harusnya ada solusi antara para bidan dengan pasienya sehingga bisa di capai kata sepakat.coba sampean bayangkan" ujarnya.
    Ditambahkan oleh Hayism bahwa pasien Jampersal yang berasal dari salah satu Desa di Kecamatan Mojo di rujuk ke RSUD Pare yang jaraknya berpuluh puluh kilo.ini biaya perjalanan saja tidak seimbang,belum lagi harus beberapa kali pulang pergi.
    Sudah seharusnya para bidan desa membatu mensukseskan program ini, namun  dalam watu dekat kami akan menelaah kembali mana mana kekurangan dari program ini agar dapat berjalan seperti yang kita harapkan.nantinya apabila di temukan masih ada yang bandel ya akan kami tegur melalui dinas terkait, ungkap Hasyim.
    Ketimpangan soal program Jampersal, Adi Laksono Kepala Dinas Kesehatan Kab Kediri ketika ditemui team Hapra mengelak semua pantauan yang ada di lapangan,  menurutnya hal itu masih dalam taraf kewajaran.
    Dikatakan juga bahwa rujukan bidan desa ke RSUD lebih dikarenakan faktor lain sepertihalnya faktor kesehatan pasien yang mengharuskan dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan alat alat kesehatan yang lebih memadai.
    Sedang Edi Purwanto Plt Kabag Humas Kabupaten Kediri, Ketika di konfirmasi terkait penanganan Jampersal membenarkan adanya penumpukan pasien jampersal di RSUD Pare di keranakan Bidan-bidan di daerah kelihatan enggan menangani pasien persalinan.
    Hal tersebut menurut Edi Purwanto karena di sebabkan kurangnya pendanaan dalam program jempersal yang hanya Rp 300rb/pasien, sedangkan sebelum program jampersal ada bidan mendapatkan nilai jasa Rp 600rb-1jt/pasien.
    Edi juga menambahkan bahwa hal itu karena menjadi pokok pembahasan yang serius di tingkat pemerintahan daerah, apakah nantinya akan di tambahkan pendanaan dari APBD untuk pelayanan penanganan pasien jampersal atau alternatif-alternatif lain ungkap Edi Purwanto.(luh,din,sang)

Catatan Sipil Kabupaten Kediri Cari Upeti ?

Kediri | Hapra Indonesia - Sebagai warga yang baik adalah yang mematuhi hukum atau aturan yang berlaku, salah satunya kepatuhan warga negara adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Kartu Keluarga (KK) serta Surat kenal lahir atau Akta kelahiran.
    Dari sekian banyaknya surat-surat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan kependudukan, termasuk surat pindah domisili sampai soal surat nikah sangatlah dibutuhkan warga. Sayangnya kebutuhan untuk urusan surat-surat penting tersebut kurang sepadan dengan layanan lembaga yang berwenang.
    Dari beberapa informasi yang masuk ke Hapra Indonesia media Group, Untuk mengurus surat-surat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri harus sabar dan menunggu serta tidak jarang lebih dari sebulan baru diperoleh.
    Salah seorang nara sumber yang sedang mengurus surat di Catatan Sipil, kepada media ini mengatakan "Kalau mau cepat selesai ya kasih duit aja biar cepat selesai" ujarnya  dan lebih jauh sumber media ini mengaku memberi Rp 100-150 ribu untuk cepat selesai urusannya.
    Sedang, Warso salah seorang pemohon mengaku dari daerah Mojo ketika bertemu Hapra di depan Kantor Catatan Sipil mengatakan "Kartu Keluarga saya sudah satu bulan belum jadi mas, padahal saya sudah kesini tiga kali. ya perlu biaya mahal mas". ujarnya mengeluh
    Ketika beberapa kali Hapra ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri,  pada jam kerja terlihat antrian warga yang sedang mengurus surat-surat dan menunggu ber jam-jam terkadang hari itu gagal memperoleh dan harus kembali lagi.
    Salah seorang oknum dari kantor di tuding beraksi sebagai calo untuk mempercepat kepengurusan surat surat kependudukan  oknum tersebut mematok harga seratus hingga seratus limapuluh ribu untuk waktu satu hari jadi.
    Apa yang dilakukan onkum tersebut sebatas kalangan yang dikenalnya agar modusnya aman. hal itu tercetus dari mulut salah seorang pemohon kepada Team Hapra Indonesia di depan Kantor catatan sipil.menurutnya dari pada menunggu 4 s/d 6 minggu lebih efisien pakai uang aja cepet beres,katanya sambil mewanti wanti namanya jangan di korankan.
    Dari keterangan itu team Hapra mencoba lebih mendalami melakukan penulusuran terkait hal tersebut, tgl 01-11-11 Hapra mencoba menemui Purnomo Kepala Catatan Sipil Kabupaten  Kediri, sayangnya telah di'prolog' oleh salah seorang stafnya yang mengatakan “Bapak lagi rapat mas”  ujarnya
    Kunjungan Hapra kali kedunaya pada tgl 02-11-11 (11:21), namun sayang lagi lagi staf bilang bapak sedang ada rapat. Gagal bertemu, media ini mencoba mencari informasi yang sekiranya langsung dari dalam.
    Saat itu kebetulan bertemu salah seorang Kasi di kantor tersebut bernama Bambang Irianto M.Y dan mencoba mendekat untuk korfirmasi terkait hal-hal yang mengenai kepengurusan surat surat kependudukan.
    Namun ibarat 'setali tiga uang' Bambang Irianto sama saja dengan staf yang lain bahkan Bambang menjawab dengan nada tinggi “Gak mau ngasih komentar, langsung aja ke humas sini tidak ada sangkut pautnya" nadanya sangat tak bersahabat.
    Karena 'anti pati' menjawab pertanyaan wartawan, Hapra Media Group menemui Edi Purwanto Plt Kabag Humas Kabupaten Kediri. Terkait informasi yang diperolah Hapra Media Group tentang dugaan adanya upaya 'minta upeti' untuk melancarkan urusan kebutuhan surat bagi warga.
    Edy Purwanto mengatakan “Memang dalam kepengurusan surat-surat adminitrasi kependudukan masih menjadi pembahasan, di karenakan sementara ini fokus di program E-KTP yang masih belum berjalan" Ujar Edy
    Ditambahkan oleh Edy "Semua itu bisa terkafer setelah program E-KTP benar-benar sudah berjalan, dan nantinya setiap orang yang mencari surat-surat kependududkan harus disertai surat penetapan dari Pengadilan Negeri” ujar Edy. (din,luh,sang)

Orang Miskin Dilarang Dapat Fasilitas Gratis

Kediri | Hapra Indonesia - Maraknya pengaduan ketidak nyamanan para peserta Jamkesmas di Kabupaten Kediri mendorong gerakan elemen masyarakat dan relawan kesehatan di Kabupaten Kediri untuk mengusung isu ketimpangan program Jamkesmas.
    Banyak warga Kediri kesulitan mendapat jaminan kesehatan gratis yang di berikan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat jelas pada kasus Satriya Abimanyu anak dari Yuli Haryono peserta Jamkesda Provinsi asal Dusun Bulurejo Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
    Meski sudah mengantongi kartu Jamkesda Provinsi yang notabene pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah tetapi surat rujukannya menggunakan Jamkesmas.
    Yang perlu dipertanyakan dan diperjelas adalah memang aturannya seperti itu atau pertanyaan ada indikasi penagihannya tetap ke Jamkemas dan anggaran APBD untuk Jamkesda tetap utuh dan tidak terusik sama sekali.
    Atau memang ada indikasi penagihan ganda Jamkesmas dan Jamkesda karena akses Jjamkesmas juga bisa dilakukan menggunakan SKTM. Hal itu diungkapkan Arif Witanto selaku koordinator DKR Jatim.
    Banyak oknum pamong di Kabupaten Kediri sengaja tidak merealisasikan program Jamkesda kepada masyrakat. berdasarkan investigasi Team Hapra, kebanyakan oknum pamong beralasan bahwa program itu tidak di “corongkan” dari dinas setempat (Dinkes/pemda setempat).
    Menyembunyikan yang harus di sampaikan namun nyaris tiada sosialisasi, sangat prihatin dengan kondisi ini, masak masyarakat kediri terus dibodohi,yang seharusnya gratis menjadi berbayar. Sebenarnya program-program tersebut sudah berjalan awal tahun 2011, tapi pada kennyataannya, banyak masyarakat yang tak tahu menahu.
    Selain itu salah-satu program negara yang sudah dirilis, Jampersal (jaminan persalinan) juga masih terkesan disamarkan dan tidak disampaikan dengan baik dan benar kepada masyarakat oleh dinas terkait bahkan.
    Sementara itu, ada juga oknum bidan yang terang-terangan menolaknya dengan alasan pembayarannya sangat minim. Padahal Negara tiap bulannya sudah menunaikan kewajibannya dengan menngaji para PNS!.
    Kadinkes Kabupaten kediri ketika di konfirmasi Team Hapra juga kesulitan menemui Adi Laksono. Mulai dari rapat dengan bupati,hingga ada acara dinas mendadak . saat di konfirmasi via HP adi laksono 081335533xxx juga tak ada titik temu.
    Kami akan mencoba menemui dan menemuka titik temu tentang kasus ini,mengingat dana dan pencairan Jamkesmas dan Jamkesda sudah terindikasi di “buramkan” Padahal menurut Pasal 32 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum, Suatu barang yang sebagian tau seluruhnya kepunyaan orang-lain,
    Dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Bila yang melakukan itu dalam jabatannya masuk Pasal 374 KUHP. Ini sekedar wacana pasal, sedang untuk menentukan pasal harus mengetahui kasusnya.
    Berdasar kasus-kasus ini,warga kediri tentu saja sudah sangat merasa tertipu dan terenggut hak-haknya untuk mendapat fasilitas kesehatan Gratis dari negara.
    Yang lebih menggelitik,meski kasus ini sudah mencuat sejak beberapa bulan ini,tak ada reaksi dari DPRD kabupaten Kediri. Salah satu nara sumber di DPRD ketika di sentil kasus ini dengan santai menjawab “Sudah di wacanakan,adapun agendannya menyusul”. Dana jamkesmas dan Jamkesda Kabupaten Kediri juga termasuk dalam anggaran 2010-2011, tapi pada kenyataannya publik tak mengetahui nominal dan tranparansi penyalurannya.
    Kadinkes Jatim Drs Mujib Affan ketika di konfirmasi via HP beliau, menyatakan bahwa penyaluran Jamkesmas dan Jampersal sangat kurang Sosialisasi. Perlu dibenahi dan diawasi. (JHET)

Demi Ingin Menang Lomba, Warga Sengsara....

Tulungagung | Hapra Indonesia - Demi ingin menang lomba warga sengsara, ibarat pepatah kata berakit-rakit dahulu berenang kemudian atau bersakit-sakirt dahulu bersenang-senang kemudian.     Untuk memajukan suatu upaya, tentu ditebus dengan susah payah dan bisa dikata sengsara. Demikian juga dengan mempromosikan kawasan wisata harus pula ditebus dengan perjuangan semaksimal mungkin agar lokasi wisata layak dan disaka wisatawan.
    Dalam memenuhi harapan sebuah lokasi wisata menjadi pilihan kunjungan wisatawan, tidak cukup hanya dilokasi wisata yang dibenahi sedemikian rupa sehingga menarik animo pengunjung. Tetapi sarana jalan menuju kearah lokasi wisata juga harus bisa membuat pengunjung nyaman dalam perjalanan.
    Dinas Pengairan Kabupaten Tulungagung meski tidak menangani keberadaan lokasi wisata, mau tidak mau terlibat dalam hal keberadaan wisata. Hal itu mengingat wisata di Tulungagung tak luput sungai, misalnya waduk Wonorejo yang saat ini permukaan airnya kian surut.
    Maka, baru-baru ini, pihak Dinas Pengairan melakukan upaya menjadikan sungai di Tulungagung bersih dan bisa menampung air dikala musim penghujan. Keberadaan perengan (tanggul) diperkuat dan menghilangkan penyebab rusaknya jaringan pengairan.
    Tentang penebangan pohon sepanjang jalan Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol, melalui pesan singkat dari nomor ponselnya, Drs. Maryani Kabag Humas Pemkab Tulungagung menuliskan ”Saya belum tahu” komentarnya menjawab konfirmasi melalui pesan singkat dari media ini.
    Setelah dilakukan pengecekan, dibenarkan oleh Drs Maryani ada pohon yang dipotong dan diganti dengan pohon lain, hal itu karena juga untuk kepentingan peningkatan layanan wisata yang ada di kawasan tersebut untuk menjadikan pepohonan sepanjang jalan akan lebih rindang karena daunnya melebar.
    Dari Dinas Pengairan, diperoleh penjelasan bahwa beberapa pohon yang berada di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol yang memanjang di sepanjang jalan dan sangat dekat dengan bentangan sungai sepanjang jalan terpaksa harus dipotong. Beberapa warga menyayangkan adanya pemotongan pohon tersebut.
    Jika ditinjau dari hasil buah dan pohon memayungi pejalan kaki dikala terik mata hari memang menguntungkan, namu jika dilihat bahwa akar pohon bisa merusak kondisi sungi karena akarnya cukup banyak dan kuat, dampaknya kerusakan sungai dan pendankalan.
    Karena untuk menyelamatkan kelancaran dan kemampuan menampung air, dengan berat hati pohon terpaksa harus dipotong. Meski demikian tidak berarti habis ditebang dibiarkan melompong, ada tanaman pengganti yang akarnya tidak membahayakan kondisi perengan sungai.
    Pemotongan yang beberapa lalu dilakukan, dan telah dilakukan penanaman pohon baru, kebetulan waktunya bersamaan dengan persiapan adanya lomba penilaian yang melibatkan penghijauan dan penataan lingkungan yang sejuk dan nyaman serta bersih.
    Karena waktunya berdekatan dengan persiapan lomba, maka muncul rumor dan kesan bahwa demi ingin menang lomba warga sengsara ketika terjadi pembersihan pinggir sungai sepanjang jalan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol
    Saat pembersihan areal di sepanjang jalan, dari sumber yang diperoleh media ini, pelaksanaannya disaksikan langsung oleh Kapolsek dan Dan Ramil setempat untuk menghindari kesalah pahaman tentang mengapa pepohonan ditebang.
    Tentang wisata andalan, Dukuh Pasir Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, sudah taka sing lagi bagi warga Tulungagung, hal itu karena di desa tersebut terdapat obyek wisata Goa Pasir.
    Lokasi wisata yang cukup indah dan saat ini masuk pada deretan kunjungan wisata di Kabupatren Tulungagung, lokasinya atau tepatnya tepat berada di sisi utara pegunungan kapur selatan (Gunung Podo)
     Buku yang berjudul TABUTA (Tapak Budaya Tulungagung) karangan Drs. M Dwi Cahyono, M.Hum dijelaskan bahwa Goa Pasir atau yang dinamakan Situs Karsyan Goa Pasir yang terletak di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol berbentuk bangun landam kuda serta tinggalan arkeologi yang berupa goa pertapaan yang berisi banyak relief (goa I) dengan ukuran goa 260 x 175 cm dan kedalaman 218 cm dengan ketinggian 200M di atas permukaan tanah tanpa disertai dengan tangga batu. Dan goa II yang tidak ber-relief dengan posisi tebing bawah dengan keadaan mulut lebih besar dari goa I berukuran 305 x 255 x 190 cm dan kedalaman 255 cm posisi goa menghadap ke barat.
    Dalam buku TABUTA juga dijelaskan bahwa sesuai dengan sebutannya yaitu “Situs Goa Pasir“ dan fungsinya sebagai karsyan maka kedua Goa tersebut waktu itu difungsikan sebagai pertapaan.
    Hal tersebut didukung dengan banyaknya temuan lain yang tersebar di area goa serta sebagian yang tertimbun tanah, hal ini selaras dengan esoteris dari Hindu sekte Siwa Shidanta yang lazim di jalankan di lingkungan karsyan yang sifatnya tertutup.
    Temuan lain di situs Goa Pasir berupa sisa struktur bangunan, berbangun bujur sangkar dengan ukuran sisi 700 cm berupa tatanan batu bata yang semula diperkirakan sebagai pondasi suatu asrama (rumah tinggal semi permanen bagi para Resi) dan hingga kini yang tersisa dari bangunan ini adalah bagian bangunan yang tampak di permukaan tanah yang berada di sisi selatan dan barat.
    Selain itu di area situs juga terdapat arca-arca lepas batu adesit, sedangkan arca yang tersisa berupa dua buah arca penjaga pintu (dwara pala) berbeda ukuran dan detail bentuknya, fragmen arca Ganesha (Putra kedua dari Dewa siwa dan parwati/uma) peninggalan kerajaan Majapahit dan ini di indikatori berupa pahatan teratai yang tumbuh dari vas bunga yang dipahat pada sandaran kanan kiri kaki arca.
    Berdasarkan catatan penelitian N.J. Krom dan Verbeek di situs Goa pasir pernah ditemukan arca batu yang sandarannya dipahatkan konogram saka 1325 (1403 M) dan 1224 S (1302 M) tahun 1302-1403 M yang berarti dari masa Majapahit, juga pernah ditemukan kronogram yang bertarikh Saka 1228 (1306 M), menunjuk pada zaman Majapahit oleh karena itu situs Karsyan Goa pasir diperkirakan sebuah peninggalan zaman Majapahit.(Bayu)

Tulungagung Siaga Kemarau

Tulungagung | Hapra Indonesia Online - Belakangan ini, sejak awal Oktober hingga tanggal 17 (hari ini) udara di Tulungagung  terasa gerah dan mendung kian menggelayut tampak menghitam di beberapa kawasan.
    Pro dan kontra, musim sulit diprediksi, akan segera digelontor hujan atau sebaliknya saat ini merupakan titik awal kemarau, kenyataan yang ada nada-nadanya bakal dating kemarau. Prakiraan kemarau telah ditandai kian mongering area persawahan karena waduk Wonorejo permukaan airnya kian mendangkal.
    Dalam mengantisipasi musim kemarau tahun ini, Desa Pakisrejo Kecamatan Tangunggunung telah siaga dengan cara mencari solusi bila ternyata kemarau akan segera tiba dan memperparah kekeringan di Tulungagung, khususnya didesa tersebut
    Melihat kenyataan dilapangan akan adanya waspada kekeringan, tindakan pemerintah setempat langsung memberikan instruksi langsung terhadap usaha antisipasi bila terjadi kekeringan di daerah tersebut terutama yang berkaitan dengan air minum.
    Dalam upaya mengantisipasi masa kemarau. Penyediaan kebutuhan air kebutuhan tanaman khususnya pemenuhan kebutuhan sehari Desa Pakisrejo tiada henti mencari jalan keluarnya, hasilnya upaya maksimal memanfaatkan sumber air adalah pilihan utama.
    Hal itu karena di daerah tersebut ternyata banyak diketemukan adanya sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Sehingga Bupati Tulungagung dalam suatu kesempatan berkunjung didesa tersebut memberikan bantuan berupa tiga pompa air di Desa Jatirejo untuk mendistribusikan ke rumah-rumah penduduk.
    Bupati sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat terutama air bersih dan akan meninjau ulang kembali lokasi tersebut agar dapat dipastikan warga setempat dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya.Untuk diketahui dalam memenuhi kebutuhan air bersih 97 KK di Pakisrejo penduduknya pada saat ini memanfaatkan 12 sumur gali dan 27 pompa air.
    Sedangkan di Jatirejo terdapat 152 KK pada saat ini mengantungkan kebutuhan air bersih pada 14 sumur gali dan 11 pompa air sebagai tempat mencari air bersih. idealnya 1 pompa air hanya untuk memenuhi 13 KK.
          Disamping masalah kekeringan wira usaha juga perhatian  menjadi salah satunya  koperasi serba usaha "MITRA USAHA" di Dusun Sine Kecamatan Kalidawir, koperasi ini selain melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, juga membuat usaha produksi makanan berbahan dasar ikan seperti abon, nugget, bakso dll.
    Di koperasi tersebut Bupati juga akan memberikan bantuan peralatan pengolah ikan berupa peralatan pembuatan abon dan mesin giling daging untuk menunjang agar koperasi tersebut dapat berkembang dengan baik. (Bayu/Hum)

Pengurus LPKNI Korwil Kediri Di Kukuhkan

Kediri, HAPRA Indonesia – Kelahiran LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) koordinator wilayah (Korwil)  Kediri yang telah  di kukuhkan dan di hadiri  oleh Presiden LKPNI Nanang Nelson, dalam acara silaturahmi tersebut di hadiri oleh   LPKNI  dari berbagai daerah.
    Para aktifis perlindungan konsumen berkumpul dalam suasana yang hangat dengan penuh kekeluargaan, acara tersebut  diselenggarakan (hari Sabtu (10/9) di Gedung Atmaka Production di kawasan Dlopo Kabupaten Kediri.
    Kelahiran LKPNI di Kediri dan eks karisidenan tentu menjadi angin segar bagi para konsumen, pasalnya selama ini banyak para pelaku usaha yang telah mengikiri hak hak para konsumen.
    Hal itu menjadi ironis di tambah lagi ketidak tahuan para konsumen itu sendiri tentang  hak haknya sebagai  konsumen dalam mengkomsumsi barang atau jasa.
    Atas dasar itulah LKPNI korwil Kediri lahir, yang terdiri dari para aktivis pembela konsumen bersatu atas dasar keprihatinan atas di kebirinya hak hak konsumen secara umum. LPKNI berdiri atas dasar landasan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan tugas utama LPKNI adalah menyadarkan dan mencerdaskan konsumen atas hak haknya yang sering di rugikan oleh pelaku usaha.
    LPKNI korwil (koordinator wilayah) Kediri yang meliputi wilayah kerja eks Karisidenan Kediri, yaitu Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Kediri.
    Acara silaturahmi dan pengukuhan pengurus LPKNI korwil Kediri tersebut Sekaligus sebagai  temu kangen para aktivis pembela konsumen yang tergabung dalam wadah sebagai anggota LKPNI tersebut berlangsung meriah di hadiri oleh LPKNI dari Bantul, Kebumen, Yokyakarta, Ngawi, Madiun, Malang, Tulung Agung, Nganjuk, Surabaya dan daerah lain, juga di hadiri dari perwakilan Kepolisian, Perwakilan dari Pemkab Kediri maupun Pemkot Kediri.
    Jikam Haryanto dari Devisi Pengembangan LPKNI Pusat dalam sambutannya yang sekaligus mewakili panitia penyelenggara acara silaturahmi dan pengukuhan LKPNI korwil Kediri tersebut mengatakan bahwa ide acara pengukuhan dan silaturahmi yang di adakan di daerah, dan yang sekarang di selenggarakan di Kediri, adalah  atas arahan dari Nanang Nelson selaku Presiden LKPNI sekaligus untuk pengembangan dan jaringan LKPNI di daerah daerah Pemerintah tingkat II dan yang  terkecil yaitu sampai tingkat kecamatan.
    Masih menurut Jikam Haryanto  berharap dalam acara tersebut untuk menyatukan semua pelaku LPK (lembaga Pelindungan Masyarakat) dan semua unsur aktivis pembela konsumen yang ada untuk saling kenal dan   mempersatukan persepsi guna menyatukan langkah memberikan pembelaan atau penyadaran kepada para konsumen atas hak haknya.
    Lebih lanjut Jikam mengungkapkan kendala yang umum di hadapi oleh pelaku aktivis LPK, “di lapangan saya sering menemukan perlindungan yang tidak maksimal dalam hal melindungi konsumen” Ungkap Jirkam.
    “Dan yang memprihatinkan dan butuh perhatian dari pelaku pembela konsumen LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) adalah  maraknya kasus dari bidang jasa pembiayaan, ada oknum LPK sendiri justru yang menyuburkan premanisne” Kata Jikam Prihatin.
    Selain prihatin  Jikam juga membawa kabar baik bagi konsumen terkait jaminan eksekusi fedusia yaitu dengan lahirnya sekep no 8 Kapolri tahun 2011. Dalam sekep tersebut menurut jirkam ada empat syarat yang harus di penuhi para eksekutor pelaku usaha , yaitu satu permohonan ke Kapolda, kedua jaminan fedusia, ketiga peringatan kesatu dan kedua dan keempat menyertakan biodata para esekutor.
    Sementara itu Presiden LKPNI Nanang Nelson dalam tausiyahnya berharap segenap LPKNI untuk bersatu dan meningkatkan kinerja dengan  maksimal dalam melindungi para konsumen, serta memberikan perlindungan dan mencerdaskan konsumen atas hak haknya.
    Nanang Nelson juga mengungkapkan hasil dari pertemuan LPK seluruh dunia yang di adakan di Hongkong beberapa bulan yang lalu, dalam pertemuan LPK seluruh dunia tersebut di khususkan terkait masalah finance dan perbankan, dan pelaku usaha harus mengacu pada ISO tahun 2005.
    Dalam pertemuan tersebut peserta sepakat, para pelaku usaha harusnya sudah menerapkan etika dalam melayani konsumen .Kemudian  Nanang Nelson mencontohkan para konsumen di tiga negara yang sudah dapat melumpuhkan pelaku usaha karena kekompakan, kesadaran dan kecerdasan mereka atas hak hak mereka, dan konsumen di negara tersebut sudah melakukan sehingga membuat pelaku usaha tutup.
    Negara tersebut adalah Malaysia,Cina ( Hongkong) dan Amerika Serikat, di negara tersebut para konsumen bersatu padu dengan LPK berhadapan dengan pelaku usaha yang arogan atau yang telah merugikan konsumen sehingga membuat para pelaku usaha merugi bahkan tutup karena kekompakan konsumen di tambah LPK.
    Dalam acara tersebut Nanang Nelson juga mensosialisasikan LPKNI elektronik yaitu pulsa bagi semua anggota LKPNI. (CAHYO). 

PENGGURUS LPKNI KORWIL KEDIRI PERIODE 2011-2015

DEWAN PENASEHAT & PEMBINA  LPKNI KORWIL KEDIRI: Nanang Nelson, Jikam Haryanto
KETUA                : Dwi Cahyono
WAKIL KETUA `: Nur Cahyono
BENDAHARA     : Desi Rusdiana

DIVISI- DEVISI

1. KADIV PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERBANKAN : Dwi Cahyono
2. KADIV PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN SERTA  MUTU INDUSTRI: A. Somad
3. KADIV PENGAWASAN KOPERASI DAN OBAT OBATAN: M. Sugeng         
4. KADIV PENGAWASAN DEPT COLECTOR:  Suryanto
5. KADIV HUMAS, PUBLIKASI DAN OPERASIONAL : Nur Cahyono
6. KADIV HUKUM DAN ADVOKASI : Yohanes
7. KADIV PENGAWASAN JASA ASURANSI, KADIV CABANG DAN LITBANG:  Agus Suwito
8. KADIV PENGADUAN KONSUMEN: M Lucky Riza Hasanuddin, Human Abdullah, Faqih, Heri.S.

UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PASAL 44

Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
Lembaga swadaya perlindungan masyarakat memiliki kesempatan untuk perperan aktif dalam perlindungan konsumen
Tugas perlindungan lembaga konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati hatian konsumen dalam menkonsumsi barang dan /atau jasa
Memberikan nasehat kepada kosumen yang memerlukannya
Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. (***)

Kebakaran Hutan di Kalidawir Petak 9

Tulungagung|Hapra Indonesia – Kepolisian Sektor Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Malam ini  8/10/2011 saat melakukan patroli keliling menuju adah Desa Kalibartur melihat adanyta kobaran api.
    Kapolsek Kalidawir Reta Herdiana yang ikut memimpin langsung patroli malam ini, mengatakan bahwa semula titik api terlihat 1 lokasi. Namun ketika dilakukan pengecekan, ternyata terdapat 4 titik api.
    Kepada media ini Kapolsek mengatakan bahwa di duga kebakaran ada unsur kesengajaan dari tangan-tangan usil yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang duduk-dudk di lokasi pinggiran hutan tersebut.
    Reta Kapolsek Kalidawir yang malam ini masih di TKP, telah melakukan kontak dengan pihak Perum Perhutani Kalidawir dan sampai berita ini diturunkan belum ada tanda2 datanbg kelokasi (Bayu)

Persediaan Air Waduk Wonorejo Kian Menipis

TULUNGAGUNG | HAPRA Online – Air merupakan kebutuhan pokok untuk menstabilkan kehidupan, selain untuk kebutuhan minum, cuci dan mandi serta memasak, kebutuhan yang besar adalah untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan.
    Akhir-akhir ini musim hujan dan kemarau terasa tak teratur sehingga dapat mempengaruhi kwalitas hasil panen dari lahan petani. Keringnya sawah berpengaruh terhadap kehidudap tanaman. Di Tulungnagung, saat ini bisa dikata siap-siap mengibarkan bendera putih dalam penenuhan kebutuhan air.
    Waduk Wonorejo, selain punya daya jual dalam dunia wisata, air yang tersimpan diwaduk tersebut sangat dibutuhkan warga. Apalagi pasokan air dari bendungan Wonorejo juga dibutuhkan untuk memenuhi produksi PDAM di Surabaya.
    Aliran air dari waduk Wonorejo meenuju Surabaya untuk diolah menjadfi air minum, dalam perjalanannya juga menunjang warga sekitar daerah aliran sungai (DAS)m terutama kalangan petani untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang sedang ditangani.
    Harapan pasokan air dari waduk mengalir sampai Surabaya, kini kondisinya makin memprohatinkan dan terancam tak dapat mengirimkan air karena debit diwaduk sangat memprihatinkan kondisinya.
Hal uty karena permukaan air waduk Wonorejo, Tulungagung selama ini ternyata terus mengalami penurunan debit hingga nyaris mendekati ambang batas terendah, yakni 153 dpl.
“Penurunan ini sebenarnya merupakan fenomena yang wajar, sebab, fungsi waduk saat kemarau adalah sebagai penyuplai air bagi irigasi pertanian. Jika saat ini terus menyusut suatu hal hang biasa,” kata Kepala Divisi ASA II Perum Jasa Tirta Tulumgagung, Taufiqurrahman pada Jatimnet Online.
“Penyusutan air waduk selama beberapa pekan terakhir tergolong cepat. Sekitar empat hari lalu, misalnya, elevasi permukaan air waduk masih dikisaran 157 meter di atas permukaan air laut (mdpl).”terangnya.
“Kita masih ada cadangan  ketersediaan air waduk, baik untuk keperluan irigasi maupun untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sekitar bendungan Niama, masih mencukupi, hingga tiga bulan mendatang”Tambahnya.
 “Kalaupun sampai tiga bulanan mendatang hujan tak kunjung turun atau musim kering terus berkepanjangan, air cadangan waduk masih ada dengan volume mencapai 44 juta meter kubik lebih.
Dengan ketinggian  elevasi telah menyusut lagi hingga berada di kisaran 155 mdpl.” Katanya.Meski telah mendekati ambang batas terendah, pihak perum Jasa Tirta memastikan pasokan air waduk masih aman.
Dari pantauan Jatimnet dampak penyusutan Air Waduk Wonorejo tersebut sangat mempengaruhi kondisi lahan pertanian yang mengandalkan irigasi dari waduk tersebut tampak kering kerontang
”Terpaksa kami beralih pada awal bertani karena kemarau panjang lahan kami gunakan sebagai batu bata”ujar Winih warga Desa Tiudan (Bayu)

Target Minim Pasar Burung Katrol PAD Tulungagung

TULUNGAGUNG | HAPRA Online – Pasar burung Beji Tulungagung berada di bekas sub terminal cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sektor retribusi. Hal itu mengingat di pasar burung tersebut terdapat 50 kios dengan 2 los bango.
Berdasarkan pantauan media ini, setidaknya 10 kios di pasar tersebut yang mangkrak tanpa difungsikan sama sekali menjadi salah satu penyebab minimnya setoran ke kas daearah karena targetnya hanya Rp 18 juta tiap tahun.
Ketika media ini menyusuri pasar burung  Beji, Soleh (53) salah seorang pedangang burung di pasar tersebut mengatakan “Kios ini sebenarnya bukannya tidak terpakai. Tapi sudah ada yang punya namun oleh pemiliknya tidak digunakan,” ujarnya
Soleh menambahkan pula Karena mereka menganggap berbisnis burung berkicau masih belum menjanjikan. Padahal, biaya sewa kiosnya sangat  murah. Per kios yang belum ada listriknya Rp 5 juta. Sedangkan yang sudah memiliki fasilitas listrik biasa mencapai Rp 7 juta hingga Rp 19 juta per tahun,” katanya.
Sementara itu, Harjo juga seorang pedagang burung menimpali, ”Retribusinyapun sangat murah Cuma Rp.22 ribu perkios” ujar pria yang telah berjualan dipasar burung Beji selama 12 tahun
Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Tulungagung Edy Suyanto ketika dikonfirmasi via telpon 081234xxxxx mengatakan, “Kita masih membahas berapa target yang tepat untuk retribusi pasar burung mulai tahun depa”  ungkap Edy.
Edy menambahkan “Saat ini, dalam satu tahun pasar burung ditarget menyumbang PAD Rp 18 juta. Jika hingga Juni lalu saja mencapai Rp 9 juta. Maka, target PAD dari Pasar Burung dinaikkan sepertinya juga sangat mampu,”. (Bayu)

Nganjuk Sasaran Empuk Pencuri Motor

Nganjuk | Hapra Indonesia Online - Untuk kali kesekian di wilayah kerja Polres Nganjuk kembali disatru maling motor. Curanmor 16/09 menimpa korban bernama Slamet Ariadi (41) petani asal Dusun Gambyok Desa Sidoarjo Kecamatan Tanjunganom
    Dalam laporannya ke kantor kepolisian setempat, awalnya pukul 15.00 wib .......Selengkapnya

Tak Ada Jatah Untuk Wartawan

Kediri,Hapra Net – Hari ini kehadiran wartawan dari beberapa daerah menyerbu Gudang Garam seperti dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengais rejeki. Kahadiran hari ini, 27 Agustus 2011 adalah kali kedua setelah kunjungan beberapa hari sebelumnya.
    Kunjungan wartawan dari berbagai media, selain dari Kediri juga dari Kota Surabaya, Malang, Mojokerto dan Ponorogo serta beberapa daerah lainnya yang mendapat informasi dari adanya ‘jatah’ untuk setiap wartawan amplop berisi uang Rp 100 ribu.
    Antrean yang cukup berjubel di kantor PT Gudang Garam Kediri, mereka ada yang telah berada di lokasi sejak pukul 6 pagi. Namun kerumuman wartawan akhirnya membubarkan diri serelah antri  sekitar satu jam.
    Bubarnya kerumuman wartawan setelah diinformasikan dari pihak Gudang Garam bahwa tidak ada acara pemberian lebaran kepada wartawan. Yang ada dikatakan untuk warga.
    Sementara itu, jalan dari dan menuju Gudang Garam pagi tadi cukup macet dengan banyaknya warga yang mencari berkah dari Gudang Garam dengan amplop berisi uang Rp 20 ribu untuk dewasa dan Rp 10 ribu untuk anak-anak.
    Dari melihat membeludaknya jalan, diperkirakan  ada sekitar 15 ribu warga mencari berkah di Gudang Garam hari ini, sehingga sempat terjadi insiden saling dorong tak terhindarkan. Sejumlah anak-anak dan orangtua berdesak-desakan hingga saling berhimpit.
    Melihat jumlah pencari berkah tersebut, mereka tidak hanya dari Kediri, tetapi dari daerah sekitarnya seperti Nganjuk, Blitar, Tulungagung dan Jombang maupun Trenggalek. Kehadiran mereka tidak sedikit yang rombongan mencarter kendaraan roda empat.
Tentang pembagian zakat, Yuli Rosiyati Humas PT Gudang Garam warga yang datang untuk tahun ini meningkat hingga 2.000 orang, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dikatakan Yuli, bahwa dana zakat bagi warga yang disediakan PT Gudang Garam sekitar Rp 300 juta rupiah, sedangkan untuk pengamanan dikerahkan sedikitnya 580 personel dari kepolisian dan 150 anggota TNI.(WS)

Bangunan Saluran Irigasi

 PNPM MPd Ngablak Dirusak

Kediri – Bangunan saluran irigasi PNPM MPd Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dirusak orang tidak dikenal, pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersebut disinyalir baru dilaksanakan sekitar 40%.
    Dari data yang berhasil dihimpun oleh Pasopati perusakan tersebut diketahui oleh pelaku PNPM MPd pada hari Sabtu 6 Agustus 2011 sekitar jam 7 pagi. Ketua BKAD Kecamatan Banyakan Nur Abidin mengungkapkan kepada Pasopati Selasa 9 Agustus 2011.
    Dia juga sudah mendengar perihal perusakan saluran irigasi desa Ngablak, “Ada beberapa sebab yang belum dapat kita ungkapkan apa motif perusakan tersebut, namun apabila ada permasalahan yang timbul dalam kegiatan PNPM biasanya didahului dengan miskomunikasi baik antara pelaku dengan pelaku lainnya maupun antara pelaku dengan masyarakat. Namun dalam kasus di Ngablak ini kami belum berani menyimpulkan apa motifnya” ungkap Abidin.
    Nur Abidin lebih jauh mengakui pada saat ini pelaksanaan PNPM MPd di kecamatan Banyakan memang perlu ada pembenahan disegala bidang, menurut dia (Abidin – red) pertama kali yang harus dibenahi adalah seputar kegiatan SPP dan UEP karena tunggakan di Kecamatan Banyakan menurutnya sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan.
    “Kalau masalah perusakan didesa Ngablak itu kok saya kira sudah tidak ada permasalahan to, karena saya dengar sudah dibenahi”, tegas Nur Abidin.
    Dari pantauan Pasopati dilapangan, Rabo 10 Agustus 2011 kerusakan saluran irigasi di Desa Ngablak masih dibiarkan begitu saja dan belum ada pembenahan sama sekali.
    Kepala Desa Ngablak Mu’anam selaku pengendali kegiatan PNPM MPd di desanya mengungkapkan belum dapat memberikan pernyataan apapun terkait perusakan saluran irigasi tersebut karena pada saat akan dikonfirmasi Kepala Desa Ngablak tersebut sibuk mempersiapkan ujian tulis pengisian perangkat desanya.
    Sementara itu PJOK kecamatan Banyakan Putut, ketika akan dikonfirmasi terkait perusakan saluran irigasi tersebut dia tidak ada diruang kerjanya. Namun dari informasi yang bisa diperoleh Pasopati kasus perusakan tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Banyakan.
    Salah satu anggota Polsek Banyakan yang enggan disebutkan namanya membenarkan masalah adanya laporan tentang perusakan tersebut kepada Polsek, “Namun lebih jelasnya silahkan konfirmasi kepada Kapolsek”, jelasnya. (isa)

Sumber Berita

PJOK : “Kasus Ngablak Sudah Selesai”

Kapolsek : 

“Kasus Terus Berlanjut”

KEDIRI – Kasus perusakan saluran irigasi desa Ngablak Kecamatan Banyakan yang di bangun oleh PNPM MPd tahun anggaran 2011, di anggap sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, hal tersebut diungkapkan oleh Putut Suharto PJOK PNPM MPd Kecamatan Banyakan diruang kerjannya, kamis 11 Agustus 2011
    Dasar dianggap selesainya kasus tersebut karena sudah adanya kesanggupan dari pelaku ditingkat desa (TPK – red) untuk membenahi semua kerusakan.
    Lebih jauh Putut menuturkan karena PNPM MP merupakan program pemberdayaan maka apabila ada permasalahan yang ada didesa maka pihak pelaku ditingkat desa pula yang wajib menyelesaikan. “Kami hanya memantau saja” ungkapnya.
    Ketika ditanya apakah kesanggupan membenahi bangunan yang rusak tersebut dilakukan dalam suatu Musyawarah Desa Khusus? PJOK Kecamatan Banyakan tersebut meng”iya”kan namun dia lupa kapan Musyawarah Desa Khusus tersebut dilaksanakan, “Tapi yang jelas sudah dituangkan dalam berita acara” tegas Putut.

Kapolsek Banyakan : 

“Kasus Ngablak berjalan Terus”

Ungkapan berbeda disampaikan oleh pihak kepolisian, menurut Kapolres Kediri AKBP Heri Wahyono melalui Kapolsek Banyakan AKP Sudarminto kasus perusakan saluran irigasi Dusun Bagol Desa Ngablak masih terus di proses.
    AKP Sudarminto mempertanyakan dasar penghentian kasus tersebut hingga hari ini tidak ada. Lebih jauh AKP Sudarminto menuturkan kasus di Dusun Bagol Desa Ngablak tersebut pada saat ini dalam taraf penyelidikan, “Jadi tidak benar kasus irigasi Ngablak tersebut sudah selesai, justru kaget kalau ada penyataan seperti itu” tegas AKP Sudarminto.(Isa Pasopati)

Sumber Berita

Sambut Idul Fitri, Bulog Tulungagung Antisipasi

TULUNGAGUNG, Hapra Indonesia - Rumor yang mengatakan  akan adanya kelangkaan bahan pangan di Kabupaten Tulungagung di bulan Ramadhan tahun ini beredar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kecemasan masyarakat akan kurangnya bahan pangan di Kabupaten Tulungagung saat umat islam menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan menambah kebutuhan keluarga menghadapi Idul Fitri tak perlu terjadi. Hal ini telah diungkapkan oleh Ir H Damin Hartono Roestam MSi kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre X Tulungagung.
Dalam wawancara dengan Hapra Indonesia, Damin mengatakan bahwa pihak Bulog Sub Drive X Tulungagung telah siaga mengantisipasi kelangkaan bahan makanan berupa beras dan sedikitnya hingga 3 bulan kedepan persediaan Bulog Sub Divre Tulungagung masih tercukupi.
Damim Hartono menuturkan bahwa saat ini persediaan beras di lima gudang milik Bulog  Tulungagung kondisi aman dalam 3 bulan kedepan. "Jadi kami pastikan cukup lah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga Tulungagung hingga 3 bulan kedepan, misalnya gudang bulog pulosari sudah tersedia stok beras 1500 ton jadi stok kita aman ," ungkap Damim Hartono.
”Sebelumnya sudah kita persiapkan pada awal tahun sampai akhir tahun, dalam RKAP atau  rencana kerja anggaran perusahaan. Sifatnya tidak hanya pada hari besar saja.Bila belum mencukupi kita mau ndak mau harus impor.”pungkasnya.  (B@yu)

Senpi Ilegal Beredar Di Tulungagung

Tulungagung,HAPRA Indonesia  Belum lama rawa was dan cemas menyelimuti bila memperoleh kiriman paket.
    Di Jakarta, bom disamarkan dalam buku yang dipaketkan, kini menyusul Tulungagung menjadi was-was dengan adanya paket bom telah merambah di kota marmer ini.
    Minggu 17/7  lalu di depan salah satu toko di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol digegerkan adanya paket yang amat mencuriga kan.
    Paket dalam bentuk kotak nasi didepan toko tersebut mencemaskan warga setempat.
    Paket yang dikirim dan ditaruh seseorang tersebut, akhirnya menam bah pekerjaan jajaran Polres Tulung agung untuk lebih waspada adanya serangan terror merambah kota Marmer.
    Kotak naasi warna putih terdapat rangkaian kabel dan beberapa benda lain itu diboyong ke Polres untuk penelitian dan pengusutan lanjutan.
    Kabag Operasi Polres Tulung agung Kompol Subagyo, tentang paket yang diduga bom dan mence maskan warga tersebut, menuturkan “Setelah kami teliti, benda mencuriga kan itu bukanlah berisi bom sungguhan.
    Tapi memang di dalamnya terda pat rangkaian kabel yang sepertinya memang sengaja ingin dikesankan agar menyerupai bom rakitan” ujarnya.
    Paket kiriman bom, meski palsu, tak dikesampingkan pihak Polres Tulungagung untuk mengantisipasi jangan sampai Tulungagung  dijamah teroris.
    Tentang siapa yang berbuat usil, pihak Polres Tulungagung mencurigai pelakunya warga Desa Bendilwungu, Tulungagung.
    Saat ini, Tulungagung yang 'mendapat jatah' digunakan arena laga Porprov III yang pusat dan pembukaannya di stadion Brawijaya berupaya menjadikan wilayah nya selalu aman untuk kenyamanan warga luar Tulungagung yang memiliki banyak potensi wisata.
Sementara itu, Tim Telusur Jejak Hapra Indonesia mendapat informasi adanya peredaran senjata api (senpi) illegal produk USA.
Info yang masuk ke Hapra Indonesia mengatakan kepada Team Telusur Jejak Hapra Indonesia bahwa senpi tersebut dijual berikut peluru yang dibungkus dengan kemasan kantong plastik layaknya mainan, padahal senpi tersebut diduga peluru beramunisi dan bukan peluru mainan.
Data sementara yang diperoleh Hapra Indonesia, diduga peredaran senpi produk USA yang diselundupkan lewat P. Bali dan singgah di kawasan pantai selatan Malang telah dimiliki oleh beberapa kalangan.
Sangat riskan bila senjata rakitan tersebut beredar di kalangan teroris.
Jenis senpi tersebut diantaranya jenis AK dan senpi menggunakan peredam (Team HI)

Berlakukan e-KTP, Biaya Pembuatan Akan Naik

Tulungagung,HAPRA Indonesia "Setelah e-KTP diberlakukan tentu tarif pembuatan KTP bakal naik pula. Ini semua terkait dengan bahan pembuatan e-KTP,saat ini biaya masih tetap seperti semula yaitu Rp.7500 berdasarkan Perda No 18 Tahun 2006" Ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Tulungagung Drs Eko Sugiono MM pada Hapra ketika dikonfirmasi adanya isu kenaikan biaya pembuatan E_KTP.
"Sedangkan untuk biaya baru E_KTP kita akan ajukan Raperda pengganti.
Rencananya akan dibahas di DPRD Tulungagung pada September tahun ini," katanya.Lebih lanjut mantan Kadispenda Tulungagung mengata kan”Saat pembutan masal biayanya kita gratiskan dimulai tahun 2012 nanti,untuk reguler atau setelah pembuatan massal akan tetap dikena kan biaya alias tidak gratis”.
“Pemkab Tulungagung sudah siap melaksanakan penerapan e-KTP pada 2012 mendatang. Tertuma dalam menyi apkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
Antara  lainsalah satunya pernyataan tentang penyesuaian nomenklatur instansi yang diamanatkan PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 37 Tahun 2007 dan foto copy usulan operasional e-KTP melalui APBD 2012.”Tandasnya.
Lebih lanjut pria yang menjabat rektor Universitas Tulungagung menga takan "Kami sudah mempunyai pro gram mengubah dari speedy menjadi radio.
Dengan penggantian tersebut 3 kecamatan diharapkan tidak akan terhambat seperti Pucanglaban, Pegerwojo dan Tanggunggunung,". (Bayu).

Tulungagung Marak Penambangan Pasir

Tulungagung,HAPRA Indonesia  Penambangan pasir di wilayah Kabu paten Tulungagung, kian hari semakin menjadi-jadi.
    Dalam melaku kan penambang an pasir, bisa dikatakan besar-beraran tanpa memikir kan adanya dampak lingku ngan.
    Dari pantauan Hapra, penambangan yang menggunakan mesin penyedot pasir. Maraknya penambang pasir, telah berkali-kali tindakan pener- tipan petugas dari Pemkab Tulugagung, masih saja terjadi.
    "Mereka-kucing-kucingan dengan pegas” ungkap Marno yang se ring melihat ketika menggunakan jasa penyeberang di hamparan sungai Barantas.
Yang marak dilakukan penambangan pasir, hamper sepanjang sungai Brantas yang melintas Tulungagung, diantaranya di Desa Pakel Kecamatan Ngantru. Penambangan di lokasi tersebut terlihat menggunakan 4 mesin penyedot pasir.
Penambangan yang dilakukan di Desa Pakel ini, tergolong kapasitas besar dan dilakukan sepanjang gari, hal ini terbukti masih ada suara mesin penambangan pasir sekitar pukul 02.00 dini hari.
ST dan WR  penambang pasir warga Kec. Ngantru mengaku kepada Hapra bahwa setiap hari nya rata 2 biasa menghasilkan 7 rit (truk) bahkan bisa lebih kalao tidak mesin dieselnya yang digunakan menambang tak mengalami kemacetan.
Masih menurut ST dan WR, pasir yang dihasilkan untuk 1 truk bisa laku dijual dengan harga Rp 120 ribu higga 150 ribu. Dari hasil itu di bagi oleh satu team yang terdiri dari 3-4 orang penambang.
    Nekatnya para penambang pasir melakukan penambangan meski sering dilakukan operasi, mereka rata-rata mengaku tak memiliki kealihan kerja lain dan sempitnya lapangan kerja yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan,
    Karena kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak itulah mereka tetap menekuni profesi kerja sebagai penambang dan mengabaikan dampak erosi sungai Brantas yang bisa memicu bencana banjir.(Onjiek)

Lambang Negara Dibuat Mainan

Kediri,HAPRA Indonesia - Telah beberapa bulan ini beredar uang mainan untuk anak-anak yang bentuknya sangat mirip dengan uang sungguhan, khususnya disain mendekati kesamaan (copy paste uang asli) hanya sebagian kecil diubah.
    Karena bentuknya yang sangat mirip. Uang mainan menyerupai uang asli Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu dan Rp 5 ribu, sering mengecoh pengguna jalan dan sangat riskan adanya kecelakaan.
    Hal tersebut, seperti apa yang dikatakan Wijanarko warga Jl KH Ahmad Dahlan Kediri, “Uang mainan itu sering terlihat tergeletak di jalanan dan posisinya terlipat bisa mengecoh warga yang lewat untuk mengambil dengan berhenti mendadak saat mengendarai kendaraan” Ujarnya.
    Padahal menurut Wijanarko mantan karyawan PR GG, uang mainan tersebut sangat mirip sekali dengan aslinya. Sementara itu beberapa sumber menyayangkan bebasnya beredar uang mainan yang disainnya diadaptasi langsung dari uang aslinya.
    Hapra ketika sedang ke warung, mendapati makanan ringat dengan bonus gambar uang mainan ukuran lebih kecil dan uang mainan mirip aslinya diperoleh Hapra dari seorang pedagang rokok yang membuka kios ditepi jalan.
    Ibu yang telah uzur menjaga kios rokok sampai larut malam dan sering ketiduran, Ibu tersebut mengatakan ada pemuda mengendarai sepeda motor sekitar jam 21.30 membeli dua pak rokok dan camilan yang totalnya nya Rp 26.500,-
    Menurut ibu tersebut, pembeli menyerahkan uang lembaran Rp 20 ribu dan Rp 2 ribuan 3 lembar serta uang logam Rp 500. Karena saat itu si ibu terjaga dari tertidur dan rombongnya remang remang dengan penerangan lampu 5 wat.
Si ibu pemilik kios tak menyadari kalau uang lembaran Rp 20 ribuan adalah uang mainan.keesokan harinya baru tahu setelah menghitung uang di kotak untuk ‘kulak-an’ beberapa bungkis pak rokok.
Peredaran uang mainan yang sanat mirip dengan uang asli (disain copy paste) dikatakan salah seorang anggtota LSM bahwa sebaiknya dilakukan pelarangan pembuatan, peredaran dan memiliki uang mainan tersebut) karena pembuatnya jelas diuntungkan karena mainan itu bisa terjual laris manis.
Dikatakan juga, bahwa hak cipta disain uang RI telah dijiplak tanpa izin oleh pembuat uang mainan sekaligus menggunakan logo lambang RI berupa burung Garuda Pancasila untuk mainan dan produk uang mainan yang dibuat serta diedarkan bisa mengecoh warga yang kurang waspada. (Red)