Kediri | Hapra Indonesia - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pare Kabupaten kediri, akhir-akhir ini kebanjiran pasien Jampersal (Jaminan Persalinan) rujukan dari Bidan yang ada di desa dan menempati kamar rawat inap kelasd III.Banyaknya pasien rawat inap di RSUD Pare datang dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Kediri, rumor yang berkembang dari berbagai sumber yang diperoleh Hapra Indonesia karena ada keenggangan Bidang di desa enggan menangani persalian peserta Progra, Jampersal.
Sementara itu, karena banyaknya rujukan, menjadikan kenyamanan bagi pasien nyaris tak ada karena keterbatasan tempat dan terbatasnya tenaga medis karena saking banyaknya pasien yang harus ditangani pihak RSUD Pare.
Program Jampersal yang diluncurkan pemerintah dalam rangka mengatasi kebutuhan ibu-ibu yang sedang menjalani persalinan dari keluarga kurang mampu, maka program tersebut banyak pula yang mengikuti.
Untuk mengikuti propram Jampersal, terlebih dahulu harus memiliki KIA (Kartu Intensif Anak) karena buku tersebut sebagai catatan perkembangan kesehatan Ibu dan anak sejak masa kehamilan dan harus dimiliki oleh ibu-ibu yang hamil.
Edaran SK (surat keputusan) Menteri kesehatan Nomer 284/Menkes/SK/II/I/2004, menyebutkan bahwa buku KIA dan Kartu KMS difasilitasi atau dibiayai penuh oleh negara dengan dana APBD, jadi Kartu KIA dan Kartu KMS harusnya gratis.
Sedang seperti yang dilansir salah satu media online pernah terungkap bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Adi Laksono menginstruksikan bahwa biaya APBN yang keluar hanya separuhnya, maka di wilayah Kabupaten Kediri masih dikenakan biaya dengan cara ibu diminta untuk membeli KIA dan Kartu KMS.
Masih menurut nara sumber media ini, menyatakan Buku KIA dan kartu KMS harusnya gratis, bahkan menurut informasi yang beredar adanya beberapa bidan yang menjual Buku KIA dan Kartu KMS Rp 10 ribu dari Puskesmas.
Sementara itu program yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu, disinyalir di Kabupaten Kediri bisa diterima keluarga mampu dan menggeser nasib keluarga kurang mampum rumor pun berkambang bahwa progeram Jampersal ada 'permainan;
Banyaknya rujukan dari bidan yang berada di desa ke RSUD Pare, dari informasi yang dikumpulkan team Hapra, biaya persalinan Jampersal sebesar Rp 300 ribu, padahal biasanya biaya yang dipatok untuk persalinan pada bidan desa bervariasi antara 450 hingga 600 ribu.
Dimungkinkan Jampersal juga bisa di salah gunakan dengan cara, pasien yang seharusnya tidak memperoleh Jampersal, ketika persalinan oleh bidan di catat sebagai penerima jampersal. Jadi selain mendapat bayaran dari pasien juga dari dana Jampersal.
Abdul Hasyim Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, soal keberadaan bidan desa yang dikeluhkan mayarakat, terutama ibu-ibu, mengatakan bahwa seharusnya mereka (Bidan Negeri) ikut membantu mensukseskan program pemerintah.
Alasan yang dikemukakan Hasyim, "Karena dia (Bidan-Red) adalah orang pemerintahan. terkait kurangnya penghasilan/klain jampersal rendah, harusnya ada solusi antara para bidan dengan pasienya sehingga bisa di capai kata sepakat.coba sampean bayangkan" ujarnya.
Ditambahkan oleh Hayism bahwa pasien Jampersal yang berasal dari salah satu Desa di Kecamatan Mojo di rujuk ke RSUD Pare yang jaraknya berpuluh puluh kilo.ini biaya perjalanan saja tidak seimbang,belum lagi harus beberapa kali pulang pergi.
Sudah seharusnya para bidan desa membatu mensukseskan program ini, namun dalam watu dekat kami akan menelaah kembali mana mana kekurangan dari program ini agar dapat berjalan seperti yang kita harapkan.nantinya apabila di temukan masih ada yang bandel ya akan kami tegur melalui dinas terkait, ungkap Hasyim.
Ketimpangan soal program Jampersal, Adi Laksono Kepala Dinas Kesehatan Kab Kediri ketika ditemui team Hapra mengelak semua pantauan yang ada di lapangan, menurutnya hal itu masih dalam taraf kewajaran.
Dikatakan juga bahwa rujukan bidan desa ke RSUD lebih dikarenakan faktor lain sepertihalnya faktor kesehatan pasien yang mengharuskan dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan alat alat kesehatan yang lebih memadai.
Sedang Edi Purwanto Plt Kabag Humas Kabupaten Kediri, Ketika di konfirmasi terkait penanganan Jampersal membenarkan adanya penumpukan pasien jampersal di RSUD Pare di keranakan Bidan-bidan di daerah kelihatan enggan menangani pasien persalinan.
Hal tersebut menurut Edi Purwanto karena di sebabkan kurangnya pendanaan dalam program jempersal yang hanya Rp 300rb/pasien, sedangkan sebelum program jampersal ada bidan mendapatkan nilai jasa Rp 600rb-1jt/pasien.
Edi juga menambahkan bahwa hal itu karena menjadi pokok pembahasan yang serius di tingkat pemerintahan daerah, apakah nantinya akan di tambahkan pendanaan dari APBD untuk pelayanan penanganan pasien jampersal atau alternatif-alternatif lain ungkap Edi Purwanto.(luh,din,sang)
