Tulungagung | Hapra Indonesia - Belum lama ini ratusan PSK dari lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu membanjiri Kantor Dewan untuk memperjuangkan nasib, khususnya urusan kebutuhan hidup. Kehadiran di kantor dewan, mereka menggunakan sarana transportasi empat buah truk dan kendaraan Puck Up serta roda dua.Kehadirasn 'Srikandi Pencari Rejeki' yang berupaya mengais rupiah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk urusan perut maupun pendidikan anak-anak mereka yang terancam lahan pekerjaannya diberangus.
Beberapa sumber mengatakan, jika lokalisasi pelacuran ditutup, pemerintah harus siap mengantisipasi adanya penyakit berbahaya, terutama AIDS/HIV dengan area jauh lebih luas jika dibanding ada lokalisasi.
Beberapa tahun silam sebelum Taman Wicitra Alun-alun Tulungagung dibangun, dilokasi tersebut tak asing jika menjelang pukul 20.00 wib hingga sekitar pulul 02.00 wib berkeliaran para WTS mencari rejeki dengan menggaet lelaki pencari kepuasan sex diluar rumah.
Saat itu, depan kantor Satpol PP pun tak luput dirambah PSK yang pada sore hari, terutama hari Sabtu atau menjelang hari libur lainnya. Maka, kektika itu pemandangan terasa kontras karena membaur warga dan PSK di seputar alun-alun.
Ketika itu, terasa risi dan was-was para orang tua jika membawa anak-anaknya menikmati wisata murah di alun-alun Tulungagung. Pemandangan yang tak patut itu telah sirna, tetapi kini terancam Alun-alun Tulungagung akan kembali seperti dahulu.
Ancaman kembalinya para PSK 'memperdagangkan' dirinya untuk 'disewakan sejenak' tidak main-main. Hal itu terungkap dari penuturan beberapa PSK yang melakukan demo agar pemerintah provinsi Jawa Timur meninjau instruksi penutupan lokalisasi
Selebaran yang beredar mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menutup lokalisasi. Di Tulungagung, belum ada perda yang menyatakan adanya penutupan. Sedang jika memang dari Pemprov akan menutup, harusnya berpijak pada Otonomi daerah.
Sumber lain, ketika demo berlangsung, mengatakan kepada Hapra "Apakah Pemkab Tulungagung akan benar-benar menutup lokalisasi, karena dengan penutupan lokalisasi akan makin sulit kontrol penyebaran penyakit AIDS/HIV" ujarnya.
Kehadiran PSK dari dua lokalisasi di Kabupaten Tulungagung ke kantor Dewan, diterima oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung serta sejumlah pejabat. Tanggapan para wakil rakyat dan pejabat tidak dapat diterima para demonstran yang nota bene 'menyewakan tubuh untuk kepuasan'. (Yu/San)
